Tetapi dalam praktiknya, sistem ini justru menciptakan kerapuhan politik, di mana pembentukan kabinet dan pengambilan keputusan nasional kerap terhambat karena negosiasi antar-sekta.

Lebih jauh, sistem ini mendorong lahirnya patronase politik berbasis agama, memperkuat sektarianisme, dan melemahkan semangat kebangsaan.

Krisis finansial yang menghantam Lebanon sejak 2019 juga makin memperburuk kepercayaan publik terhadap elite politik sektarian.

Tantangan Serius 

Lebanon adalah negara dengan sistem politik yang membagi kekuasaan berdasarkan agama secara resmi.

Meski dirancang untuk mengakomodasi pluralisme, praktiknya justru menimbulkan tantangan serius terhadap stabilitas dan efisiensi pemerintahan.

Hingga kini, seruan reformasi politik untuk menghapus sistem sektarian masih belum menunjukkan hasil konkret.

Bagi banyak rakyat Lebanon, perubahan sistem menjadi lebih inklusif dan meritokratis bukan hanya soal hukum, tetapi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan negara dari krisis berkelanjutan. (tam)