MEGAPOLITIK.COM - Analis Kebijakan Publik, Said Didu menyebut ada beberapa pihak yang harusnya mengetahui proses kenaikan biaya proyek Kereta Cepat Whoosh yang saat ini ramai dibicarakan. 

Hal itu ia katakan saat hadir dalam diskusi di iNews yang sudah tayang di channel YT @Official iNews, ditonton redaksi Megapolitik.com, Rabu (22/10/2025). 

"Ini tiga kali pelanggaran loh. Setelah eskalasi, bunga dan cost over-run. Tiga kali kenaikan. Ini semua harusnya terbuka siapa tim negosiasinya," ucap Said Didu 

Ia lalu lanjutkan bahwa ada pihak yang ia rasa mengetahui proses-proses ini. 

"Yang bisa mengetahui semua hanya dua orang. Rini Soemarno dan Luhut Binsar Pandjaitan. Yang tahu siapa yang melakukan ini semua, gitu loh. Dan Pak Luhut kan sudah kasih pintu, saya terima barang sudah busuk,". 

"Jadi kita sudah bisa simpulkan ini ada pemufakatan jahat. Ini kan melanggar, prinsip awal dia dimenangkan (dari Jepang ke China). Diubah dengan naik angkanya, bukan turun," jelas Said Didu. 

Diberitakan sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh sempat menghadapi jalan panjang dan berliku dalam hal pembiayaan.

Awalnya, melansir dari china.aiddata.org, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) siap membiayai 75% proyek dengan bunga 0,1%, asalkan pemerintah Indonesia memberikan jaminan pembayaran pinjaman.

Namun, Presiden Joko Widodo menolak tawaran Jepang pada 2015 karena alasan potensi ledakan utang publik.

Sebagai alternatif, China mengajukan proposal lebih agresif.

Melalui China Development Bank (CDB), China menawarkan pinjaman dengan bunga 2% dan skema pembiayaan melalui special purpose vehicle (SPV), yang memungkinkan proyek berjalan tanpa menambah utang publik langsung.

Tawaran ini akhirnya disetujui dan menjadi fondasi pembiayaan proyek KCJB.

Konsorsium KCIC: BUMN Indonesia & China Terbentuk

Pada 16 Oktober 2015, terbentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai joint venture antara BUMN Indonesia dan China.

Konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI), memiliki 60% saham, terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga.

Konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd memegang 40% saham.

Kemudian, 14 Mei 2017, CDB menyalurkan pinjaman sebesar $3,9675 miliar, terbagi menjadi tranche USD ($2,3805 miliar, bunga 2%) dan tranche RMB ($1,587 miliar, bunga 3,46%).