Masa Depan Demokrasi Thailand

Krisis politik ini sudah memengaruhi ekonomi Thailand, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

Target 39 juta wisatawan dalam program “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025” terancam gagal akibat ketidakstabilan. Investor pun semakin berhati-hati.

Situasi ini juga menegaskan betapa kuatnya pengaruh monarki dan lembaga yudisial dalam politik Thailand.

Sejak 2023, Mahkamah Konstitusi telah mencopot tiga perdana menteri, sementara kini Dewan Penasehat Kerajaan menghalangi rencana pemilu cepat.

Konstitusi 2017 dianggap sebagai sumber konflik, dan desakan reformasi semakin keras terdengar.

Menjelang pemungutan suara Jumat nanti, Thailand berada di titik krusial.

Hasilnya akan menentukan kepemimpinan sekaligus kesehatan demokrasi negara itu.

Jika gagal membentuk pemerintahan stabil, kekecewaan publik bisa semakin dalam. Seperti yang diungkapkan warga Bangkok, Kanjana Sangkasupan: “Selalu saja perebutan kekuasaan yang sama, sementara hidup kami tidak pernah berubah.”

Ada harapan bahwa koalisi baru atau janji pemilu cepat bisa memutus siklus krisis.

Namun, semuanya bergantung pada apakah sistem politik saat ini memungkinkan.

Baik rakyat Thailand maupun dunia kini menunggu langkah berikutnya dari Bangkok, saat masa depan demokrasi negara itu berada di ujung tanduk. (tam)