MEGAPOLITIK.COM -  Narasi pembangunan menuju Indonesia Maju kembali menjadi sorotan seiring langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan sejumlah agenda strategis nasional.

Kebijakan seperti hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, hingga penegakan hukum terhadap praktik korupsi dinilai menjadi bagian dari upaya mengembalikan arah pembangunan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Umum Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan (SMUK), Ahmad Zaki, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah yang disebut mulai menempatkan pengelolaan sumber daya nasional sebagai instrumen untuk memperbesar manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi paradoks sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun manfaat ekonominya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia menilai pemerintah saat ini mulai mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui penataan kebijakan investasi, penguatan hilirisasi, serta pengendalian praktik ekonomi yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

“Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Ahmad Zaki.

Hilirisasi dan Investasi Berkeadilan Dinilai Jadi Fokus Baru

Dalam pandangan SMUK, arah kebijakan pemerintah juga terlihat dari upaya mendorong investasi yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sektor industri nasional.