Kabupaten Kepulauan Talaud: Rp 2,62 triliun

Kabupaten Mimika: Rp 2,49 triliun

Kabupaten Badung: Rp 2,27 triliun

Kabupaten Tanah Bumbu: Rp 2,11 triliun

Provinsi Bangka Belitung: Rp 2,10 triliun

Provinsi Jawa Tengah: Rp 1,99 triliun

Kabupaten Balangan: Rp 1,86 triliun

Penyebab Dana Mengendap

Menurut Purbaya, penyebab utama adalah lambatnya realisasi belanja APBD. 

Hingga September 2025, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 712,8 triliun atau 51,3 % dari pagu sekitar Rp 1.389 triliun.  

Sementara dana dari pusat yang sudah disalurkan ke daerah mencapai 74,2 % dari pagu. 

Dengan belanja modal yang turun signifikan (contoh: hanya Rp 58,2 triliun dan turun > 31 %) maka efeknya adalah investasi dan kegiatan produktif di daerah melambat. 

Hal ini berdampak bukan hanya pada tingkat pembangunan, tetapi juga pada perputaran ekonomi lokal dana yang “tidur” di bank tidak memutar untuk proyek, UMKM, ataupun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Tanggapan Pemerintah Daerah

Beberapa kepala daerah merespons berbeda.