MEGAPOLITIK.COM -  Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto, yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade (1966–1998).

Menurut KIKA, usulan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi, sekaligus menjadi luka baru bagi para korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru.

“Kami menolak wacana ini karena jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Soeharto bukan figur kepahlawanan, tetapi simbol kekerasan negara yang meninggalkan budaya KKN, pembungkaman kebebasan pers, dan pelemahan institusi demokrasi,” ujar pihak KIKA dalam keterangannya diterima redaksi Megapolitik.com

Mereka menekankan, selama rezim Orde Baru, kekuasaan dijalankan dengan praktik represif, mulai dari kekerasan negara hingga pembungkaman kebebasan berpikir, serta praktik korupsi sistemik yang merugikan rakyat.

Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di bawah pemerintahan Soeharto, termasuk peristiwa 1965–1966, Tragedi Tanjung Priok (1984), Talangsari Lampung (1989), Operasi Militer di Aceh (1989–1998), serta penghilangan paksa aktivis pada 1997–1998. Tragedi Trisakti, Semanggi I & II, kerusuhan Mei 1998, hingga pembunuhan Dukun Santet menjadi catatan kelam lain yang membekas dalam sejarah bangsa.

Selain itu, Transparency International menobatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan estimasi penggelapan dana publik mencapai US$15–35 miliar.

KIKA juga menyoroti kontradiksi moral dalam wacana pemberian gelar ini.

Di satu sisi, Soeharto diusulkan sebagai pahlawan, sementara Marsinah, buruh perempuan yang menjadi simbol perjuangan keadilan dan korban kekerasan negara, juga diusulkan untuk gelar serupa.

“Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, sementara Marsinah adalah korban dari sistem represif yang ia bangun, adalah ironi sejarah. Ini melecehkan perjuangan kemanusiaan dan keadilan,” tegas KIKA.

Selain itu, fakta sejarah menunjukkan bahwa pada 2023, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagian besar terjadi di era Orde Baru.

Hal ini semakin menegaskan bahwa Soeharto bukan figur yang layak dijadikan simbol kepahlawanan.

Menurut KIKA, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi menjadi penghinaan terhadap reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan rakyat sejak 1998.