MEGAPOLITIK.COM - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil evaluasi kinerja para menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

Survei CELIOS ini menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum merasakan perubahan berarti dalam reformasi hukum, perlindungan HAM, dan penanganan konflik sosial. 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah di sektor hukum masih dianggap belum menyentuh akar persoalan. 

Selain itu, muncul kekhawatiran publik terhadap lemahnya penindakan kasus korupsi dan pelanggaran HAM yang terus berulang tanpa penyelesaian.

Metodologi Penelitian

Penilaian dalam laporan CELIOS dilakukan melalui dua pendekatan, yakni survei berbasis expert judgment (panel) dan survei masyarakat umum. 

Panel diisi oleh 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional yang mencakup desk ekonomi, sosial-politik, hukum, HAM, serta lingkungan dan energi. 

Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki kemampuan analisis kebijakan dan pengalaman memantau pejabat publik secara objektif. 

Survei pakar dilaksanakan pada 30 September hingga 13 Oktober 2025 dengan instrumen yang telah diuji validitas dan konsistensinya. 

Sementara survei masyarakat umum berlangsung secara nasional pada 2–17 Oktober 2025, melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah dengan pengumpulan data melalui iklan terarah di media sosial Facebook dan Instagram. 

Hasil survei diberi pembobotan statistik mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjaga representasi berdasarkan usia, pendidikan, pendapatan, dan wilayah.