Penilaian terhadap Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum

Sebanyak 43 persen responden menilai bahwa upaya pemerintah dalam memberantas korupsi selama satu tahun terakhir tidak efektif. 

Dari angka tersebut, 29 persen menyebut “tidak efektif” dan 14 persen menyatakan “tidak efektif sama sekali”. 

Hanya 36 persen responden yang menilai upaya itu “efektif” dan 21 persen yang menilai “sangat efektif”. 

Temuan ini menunjukkan tingginya ketidakpercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani korupsi dan memperkuat supremasi hukum. 

Ketidakpuasan juga tampak dalam persepsi terhadap sektor yang belum mendapat perhatian serius, di mana penegakan hukum menempati posisi teratas dengan 19 persen, diikuti sektor lingkungan (17 persen), pendidikan (14 persen), dan ekonomi (14 persen).

Kinerja Menteri Bidang Hukum dan HAM

Survei pakar CELIOS juga mengungkap bahwa kinerja para menteri di bidang hukum dan HAM dinilai cenderung negatif sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. 

Natalius Pigai, selaku Menteri HAM, memperoleh skor terendah dengan –58. 

Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) juga mendapat penilaian buruk dengan skor –22, yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di daerah. 

Di sisi lain, beberapa menteri memperoleh penilaian lebih positif.