Selain gaji dan tunjangan, Dewan Komisaris Pertamina juga berhak atas tantiem, insentif kinerja, maupun insentif khusus yang besarannya ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saat pengesahan laporan tahunan.

Skemanya adalah:

• Komisaris Utama memperoleh tantiem senilai 45% dari tantiem Direktur Utama.
• Wakil Komisaris Utama menerima 42,5% dari tantiem Direktur Utama.
• Komisaris lainnya mendapatkan 90% dari tantiem Komisaris Utama.

Ada pula insentif jangka panjang yang diberikan berdasarkan keputusan RUPS, baik dalam bentuk saham maupun uang tunai, untuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

Mengacu pada laporan per 31 Desember 2023, Pertamina mengalokasikan US$ 21,79 juta (Rp342,7 miliar) sebagai kompensasi bagi Direksi dan manajemen kunci lainnya.

Sementara itu, kompensasi bagi Dewan Komisaris jauh lebih besar, yakni mencapai US$ 51,28 juta atau sekitar Rp806,5 miliar.

Pada tahun tersebut, jumlah anggota Dewan Komisaris tercatat ada tujuh orang.

Namun, posisi Wakil Komisaris Utama Pertamina Rosan Perkasa Roeslani kosong setelah ia resmi mengundurkan diri pada 24 Oktober 2023.

Jika diasumsikan pembagian kompensasi merata, maka setiap Komisaris menerima sekitar Rp115,2 miliar per tahun, atau setara dengan Rp9,6 miliar per bulan.

Dengan demikian, diperkirakan total gaji Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina adalah sekitar Rp9,71 miliar per bulan.

Gaji sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Besaran gaji dan tunjangan untuk seorang Wakil Menteri (Wamen) sudah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015.