Sejak penyakit mulut dan kuku terdeteksi pada April 2022, wabah ini telah menyebar ke 19 provinsi di Indonesia.

Laporan masyarakat masuk ke KPK melalui bagian pengaduan masyarakat (Dumas) sejak 2020, dan pimpinan KPK pernah memberikan disposisi agar penindakan dilakukan.

Namun, hingga kini proses penyidikan dianggap belum tuntas.

Sidang praperadilan ini berlangsung dengan pembacaan materi gugatan yang menyoroti kronologi penyelidikan, dugaan mangkraknya penanganan perkara, dan dasar hukum yang digunakan.

Para pemohon menuntut agar KPK menindaklanjuti laporan dan menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat sesuai aturan hukum.

Sidang dijadwalkan berlanjut dengan pemeriksaan bukti dan argumen dari kedua belah pihak, KPK sebagai termohon dan ARUKKI-LP3HI sebagai pemohon.

Gugatan ini menjadi salah satu upaya masyarakat sipil untuk menegaskan hak praperadilan terkait penundaan atau mangkraknya penanganan kasus dugaan korupsi. (son)