Pakar Komunikasi Unpad: Kepala Daerah Wajib Terbuka terhadap Kritik

Pakar komunikasi publik dari Universitas Padjadjaran, FX Ari Agung Prastowo, menilai bahwa unggahan akun resmi pemerintah seharusnya menjadi ruang edukasi digital, bukan alat propaganda atau represif.

“Media sosial harus dimanfaatkan sebagai ruang dialog, bukan tempat menyerang warga yang kritis,” kata Ari.

Menurutnya, kepala daerah semestinya menyusun kebijakan berbasis riset dan aspirasi publik. Kritik masyarakat harusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap ancaman.

Gaya Komunikasi Dedi Mulyadi Dinilai Pro Kontra

Gubernur Dedi Mulyadi dikenal aktif bermedia sosial dan memiliki gaya komunikasi personal yang menonjol. Ia kerap memublikasikan kegiatan sosial hingga blusukan, dan tak jarang membuat video sendiri untuk menjawab isu publik.

Namun, penggunaan akun pribadi dan akun resmi pemerintah dalam isu sensitif seperti ini menimbulkan pertanyaan etik dan batas-batas komunikasi publik yang seharusnya profesional dan proporsional.

Source: BBC Indonesia