Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa intervensi politik dalam penyusunan statistik dapat melanggar Prinsip-Prinsip Dasar Statistik Resmi PBB.
Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mempertanyakan pola pertumbuhan triwulan II yang melampaui triwulan I tanpa faktor musiman yang mendukung.
Tuntutan Audit dan Standar Transparansi
Dalam suratnya, CELIOS meminta UNSD melakukan audit teknis terhadap metode perhitungan GDP BPS, menyelenggarakan tinjauan sejawat dengan melibatkan pakar independen, dan mendorong BPS memublikasikan metadata serta penjelasan atas revisi data.
CELIOS juga merekomendasikan agar Indonesia mematuhi standar SDDS Plus dari IMF dan prinsip statistik resmi PBB, guna memastikan data pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (daf)