MEGAPOLITIK.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Ketua Komisi Statistik Georges-Simon Ulrich menanggapi surat Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang meminta audit independen atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). 

Ulrich menyatakan laporan tersebut akan diteruskan ke United Nations Statistics Division (UNSD) untuk pembahasan teknis lebih lanjut.

Sebelumnya, pada 8 Agustus 2025, CELIOS mengirimkan surat resmi kepada UNSD dan Komisi Statistik PBB, mendesak investigasi terhadap data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang dilaporkan sebesar 5,12 persen. 

CELIOS menilai angka tersebut tidak selaras dengan indikator ekonomi riil, serta mengindikasikan adanya masalah transparansi dan kemungkinan intervensi politik dalam penyusunan data ekonomi nasional.

Ketidaksesuaian Data Ekonomi

BPS mencatat pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,68 persen pada triwulan II. 

Namun, menurut CELIOS, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia justru berada dalam fase kontraksi sepanjang April–Juni 2025. 

Pada saat yang sama, terjadi pemutusan hubungan kerja massal di sektor manufaktur yang meningkat 32 persen secara tahunan, serta penurunan kontribusi manufaktur terhadap PDB dari 19,25 persen di triwulan I menjadi 18,67 persen di triwulan II.

Selain itu, ekspor dan impor tumbuh masing-masing 10,67 persen dan 11,65 persen secara tahunan, tetapi penerimaan negara non-pajak (PNBP) justru merosot 22,72 persen. 

CELIOS menilai tren ini tidak sejalan dengan pola historis di mana kenaikan perdagangan biasanya diikuti peningkatan penerimaan negara.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga hanya naik tipis dari 4,95 persen di triwulan I menjadi 4,97 persen di triwulan II, meski komponen ini menyumbang 54 persen PDB.

Ironisnya, lonjakan GDP terjadi ketika momentum konsumsi seperti Ramadan dan Lebaran sudah lewat, dan kepercayaan konsumen justru turun dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni.

Pernyataan CELIOS

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan perlunya transparansi penuh dalam penyajian data ekonomi. 

Ia memperingatkan bahwa data yang tidak akurat berpotensi menyesatkan kebijakan pemerintah, menunda stimulus, atau mengurangi perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa intervensi politik dalam penyusunan statistik dapat melanggar Prinsip-Prinsip Dasar Statistik Resmi PBB.

Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mempertanyakan pola pertumbuhan triwulan II yang melampaui triwulan I tanpa faktor musiman yang mendukung.

Tuntutan Audit dan Standar Transparansi

Dalam suratnya, CELIOS meminta UNSD melakukan audit teknis terhadap metode perhitungan GDP BPS, menyelenggarakan tinjauan sejawat dengan melibatkan pakar independen, dan mendorong BPS memublikasikan metadata serta penjelasan atas revisi data.

CELIOS juga merekomendasikan agar Indonesia mematuhi standar SDDS Plus dari IMF dan prinsip statistik resmi PBB, guna memastikan data pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (daf)