MEGAPOLITIK.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Ketua Komisi Statistik Georges-Simon Ulrich menanggapi surat Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang meminta audit independen atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). 

Ulrich menyatakan laporan tersebut akan diteruskan ke United Nations Statistics Division (UNSD) untuk pembahasan teknis lebih lanjut.

Sebelumnya, pada 8 Agustus 2025, CELIOS mengirimkan surat resmi kepada UNSD dan Komisi Statistik PBB, mendesak investigasi terhadap data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang dilaporkan sebesar 5,12 persen. 

CELIOS menilai angka tersebut tidak selaras dengan indikator ekonomi riil, serta mengindikasikan adanya masalah transparansi dan kemungkinan intervensi politik dalam penyusunan data ekonomi nasional.

Ketidaksesuaian Data Ekonomi

BPS mencatat pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,68 persen pada triwulan II. 

Namun, menurut CELIOS, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia justru berada dalam fase kontraksi sepanjang April–Juni 2025. 

Pada saat yang sama, terjadi pemutusan hubungan kerja massal di sektor manufaktur yang meningkat 32 persen secara tahunan, serta penurunan kontribusi manufaktur terhadap PDB dari 19,25 persen di triwulan I menjadi 18,67 persen di triwulan II.