MEGAPOLITIK.COM - Ketimpangan pendapatan di tubuh aparat penegak hukum kembali menjadi sorotan.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis data terbaru yang menunjukkan jurang besar antara tunjangan pejabat tinggi dengan anggota di level terbawah, layaknya perumpaan "gajah dan semut aparat" pada Polri maupun TNI.

Dalam laporan yang bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tersebut, Kapolri diketahui menerima tunjangan kinerja sekitar Rp43,6 juta.

Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan anggota Polri di Kelas Jabatan 1 yang hanya mendapat Rp1,9 juta.

Artinya, ada kesenjangan hingga 22 kali lipat.

Pola serupa juga terlihat di TNI.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018, pangkat tertinggi mendapatkan tunjangan hingga Rp37,8 juta, sementara prajurit dengan jabatan terbawah hanya mengantongi sekitar Rp2 juta.

Gap tersebut menunjukkan selisih sekitar 20 kali lipat.

Nilai Tunjangan Kinerja Aparat

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

• Kepala Staf AD/AU/AL: Rp37.810.500
• Wakil Kepala Staf AD/AU/AL dan KS Umum: Rp34.902.000
• Kelas Jabatan 1: Rp1.968.000

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

• Kapolri: Rp43.627.500
• Wakapolri: Rp34.902.000
• Kelas Jabatan 1: Rp1.968.000

Dampak Disparitas terhadap Aparat di Lapangan

Ketimpangan yang begitu lebar tidak hanya mencerminkan kesenjangan ekonomi di internal aparat negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan moral dan motivasi kerja.

Aparat di lapangan yang bertugas dengan risiko tinggi cenderung merasakan ketidakadilan ketika selisih tunjangan begitu besar dengan para petinggi.

Selain itu, jika ditambahkan dengan aset dan kekayaan pribadi para pimpinan yang bersumber dari pendapatan di luar gaji pokok, kesenjangan ini semakin terlihat mencolok.

Tantangan bagi Pemerintah

Fenomena “gajah dan semut aparat” ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menciptakan sistem kesejahteraan yang lebih adil di lingkungan Polri dan TNI.

Tanpa upaya perbaikan, ketimpangan ini dikhawatirkan dapat menggerus semangat kerja anggota di lapisan bawah yang justru menjadi ujung tombak penegakan hukum dan pertahanan negara. (apr)