Menurut Fadillah dan Wibowo, jawabannya ya, tetapi dengan catatan: humas pemerintah harus beradaptasi.

Mereka perlu memahami dinamika komunikasi digital, membangun kehadiran yang kuat di media sosial, dan mengedepankan transparansi.

Tanpa itu, fungsi humas akan terus terpinggirkan oleh algoritma dan popularitas.

Selain itu, penggunaan influencer dalam isu politik menuntut kejelasan etika. Pemerintah seharusnya tidak menjadikan figur publik sebagai alat propaganda, melainkan sebagai mitra edukasi publik yang berperan menyebarkan informasi faktual, bukan manipulatif.

“Jika pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik, maka komunikasi harus berbasis transparansi, bukan transaksi,” tegas penelitian itu.

Poinnya: Saatnya Humas Bangkit di Era Digital

Fenomena “jatuhnya” humas pemerintah dan “bangkitnya” influencer menunjukkan transformasi besar dalam strategi komunikasi politik Indonesia.

Meskipun influencer terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat luas, mereka tidak dapat menggantikan peran strategis humas sebagai penyampai informasi publik yang kredibel dan bertanggung jawab.

Penelitian ini menjadi peringatan bagi institusi pemerintah agar tidak terjebak pada komunikasi semu yang hanya mengejar popularitas jangka pendek. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun oleh jumlah pengikut, tetapi oleh kejujuran, profesionalisme, dan konsistensi komunikasi. (tam)

Source: Artikel ilmiah "The Fall of Public Relations Officer and the Rise of Influencer in the Indonesian Government"