Namun, bagi para peneliti, keberhasilan ini menyimpan ironi.

Humas pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai komunikator resmi justru menghilang dari peran strategisnya, digantikan oleh pihak eksternal yang bekerja berdasarkan popularitas, bukan profesionalisme komunikasi publik.

Influencer Jadi “Alat Propaganda” Modern

Dalam penelitiannya, Fadillah dan Wibowo menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan interaksi di media sosial.

Hasilnya menunjukkan bahwa influencer memiliki kekuatan signifikan dalam mengarahkan opini publik, terutama saat pemerintah ingin membentuk persepsi positif terhadap kebijakan tertentu.

Namun, kedua peneliti menilai penggunaan influencer dalam konteks politik berpotensi mengaburkan etika komunikasi publik.

Jika humas bekerja berdasarkan prinsip transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat, influencer justru beroperasi dengan orientasi komersial dan efek instan.

“Influencer tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap informasi yang mereka sebarkan. Ketika mereka dijadikan alat legitimasi kekuasaan, fungsi komunikasi publik berubah menjadi propaganda,” tulis keduanya.

Penelitian ini juga mengutip teori komunikasi politik generasi ketiga dari Ward & Cahill (2009), yang menandai era baru di mana media sosial menjadi medan utama pembentukan opini publik.

Dalam konteks ini, influencer tidak sekadar menjadi komunikator, tetapi juga aktor politik digital yang mampu memperkuat atau melemahkan narasi kekuasaan.

Etika, Transparansi, dan Masa Depan Humas Pemerintah

Hasil penelitian tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah masih membutuhkan humas profesional di era influencer?