Mulai dari musrenbang, pemilihan RT, hingga pengawasan dana desa, seluruhnya membutuhkan masyarakat yang paham posisi dan kewenangannya.
“Jika demokrasi mau kuat, harus dimulai dari desa. Karena di sinilah warga melihat langsung bagaimana kebijakan bekerja,” katanya.
Ia berkomitmen membawa hasil diskusi PDD sebagai bahan kerja legislasi dan pengawasan DPRD Kaltim.
Warga Minta Forum Seperti Ini Rutin Digelar
Beberapa warga menyampaikan bahwa forum seperti PDD membantu mereka memahami peran sebagai masyarakat sipil secara lebih konkret.
Mereka berharap kegiatan serupa dapat dilakukan berkala untuk memperluas kesadaran politik di Kukar.
Dengan antusiasme yang muncul, Didik Agung menyebut PDD akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari kerja pendidikan publik DPRD Kaltim. (adv)





