MEGAPOLITIK.COM -  Agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-11 yang digelar anggota DPRD Kalimantan Timur Didik Agung Eko Wahono pada Jumat, 28 November 2025, di Desa Manunggal Jaya, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, menjadi ruang penting untuk membedah persoalan klasik demokrasi di daerah: masih lemahnya pemahaman warga terhadap hak dan kewajiban sebagai masyarakat sipil.

Acara yang menghadirkan narasumber Beni Sianturi, Victor Boni Pasilala, dan dimoderatori Syaiful itu berlangsung interaktif.

Diskusi berkembang dari sekadar pendidikan politik, menuju pembahasan mendalam tentang posisi masyarakat sipil sebagai pilar penting demokrasi.

Warga Harus Tahu Haknya, Tapi Juga Wajib Tahu Tanggung Jawabnya

Dalam pembukaannya, Didik Agung menekankan bahwa demokrasi hanya akan berjalan sehat jika masyarakat memahami dua sisi yang sama penting: hak sebagai warga negara dan kewajiban dalam kehidupan publik.

“Banyak warga tahu hak memilih, tapi belum tentu tahu hak mengawasi, hak meminta transparansi, atau hak terlibat dalam musyawarah publik. Begitu juga kewajiban, belum semua paham bahwa partisipasi itu bukan pilihan, tetapi tanggung jawab,” ujar Didik.

Ia menegaskan bahwa agenda PDD memang dirancang untuk menutup kesenjangan antara semangat demokrasi dan pemahaman warga tentang peran mereka dalam sistem pemerintahan.

Bedah Isu: Minimnya Literasi Hak Publik

Narasumber Beni Sianturi memberi sorotan tajam pada lemahnya literasi hak-hak publik di tingkat desa.

Menurutnya, masih banyak masyarakat tidak mengetahui akses terhadap dokumen publik, mekanisme pengaduan, hingga hak untuk menolak kebijakan yang tidak partisipatif.

“Selama hak publik tidak dipahami, masyarakat akan selalu berada pada posisi pasif. Demokrasi membutuhkan warga yang kritis dan tahu apa saja hak mereka dalam mengontrol kekuasaan,” tegas Beni.

Sementara Victor Boni Pasilala menekankan pentingnya membangun culture of responsibility.

Ia menyebut demokrasi akan timpang jika masyarakat hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban sosial.

“Kewajiban menjaga ketertiban, ikut musyawarah desa, hingga mengawasi penggunaan anggaran adalah fondasi masyarakat sipil. Itu tidak bisa diwakilkan,” ujarnya.

Desa Jadi Titik Penting Pendidikan Demokrasi

Didik Agung mengatakan bahwa desa adalah ruang paling nyata bagi warga untuk mempraktikkan demokrasi sehari-hari.

Mulai dari musrenbang, pemilihan RT, hingga pengawasan dana desa, seluruhnya membutuhkan masyarakat yang paham posisi dan kewenangannya.

“Jika demokrasi mau kuat, harus dimulai dari desa. Karena di sinilah warga melihat langsung bagaimana kebijakan bekerja,” katanya.

Ia berkomitmen membawa hasil diskusi PDD sebagai bahan kerja legislasi dan pengawasan DPRD Kaltim.

Warga Minta Forum Seperti Ini Rutin Digelar

Beberapa warga menyampaikan bahwa forum seperti PDD membantu mereka memahami peran sebagai masyarakat sipil secara lebih konkret.

Mereka berharap kegiatan serupa dapat dilakukan berkala untuk memperluas kesadaran politik di Kukar.

Dengan antusiasme yang muncul, Didik Agung menyebut PDD akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari kerja pendidikan publik DPRD Kaltim. (adv)