Terkait kebutuhan tenaga kesehatan, Puji melihat peluang pemenuhan SDM melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah diterapkan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.

Skema tersebut dinilai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan tanpa terbentur aturan pengangkatan pegawai.

Sementara untuk penguatan sarana dan infrastruktur kesehatan, DPRD menilai perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun kolaborasi dengan rumah sakit swasta agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Puji mengungkapkan kunjungan ke RSUD IA Moeis menjadi salah satu tahapan akhir dalam proses penjaringan masukan lapangan sebelum pembahasan raperda dirampungkan.

Setelah itu, Pansus IV masih akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, hingga organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang kesehatan dan pendampingan masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang nantinya disahkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TBC serta HIV/AIDS di Samarinda.

“Perlu kerja sama dan koordinasi lintas sektor agar setiap hambatan yang ada bisa dicari solusi bersama,” tutupnya. (adv)