MEGAPOLITIK.COM -  DPRD Kota Samarinda terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) serta HIV/AIDS.

Regulasi tersebut dinilai mendesak mengingat tren kasus yang masih tinggi dan target eliminasi penyakit pada tahun 2030 yang harus dikejar.

Untuk memperkuat substansi aturan, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda melakukan kunjungan ke RSUD Inche Abdoel Moeis (IA Moeis), Jumat (5/6/2026).

Kunjungan itu dilakukan guna menghimpun masukan langsung dari tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit yang selama ini berada di garda depan penanganan kasus.

Ketua Pansus IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan peningkatan kasus TBC dan HIV/AIDS menjadi salah satu alasan utama lahirnya inisiatif penyusunan regulasi tersebut.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga belum adanya landasan hukum yang kuat untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut.

“Kasus TBC dan HIV masih cukup tinggi. Karena itu diperlukan regulasi yang bisa menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan program pencegahan dan penanggulangan secara lebih terstruktur,” ujarnya.

Puji menjelaskan, berbagai aspek masih perlu diperkuat, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas pelayanan kesehatan, program skrining, hingga dukungan pengobatan bagi pasien.

Kondisi tersebut dinilai semakin menantang karena Samarinda merupakan kota dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Selain melayani warga lokal, fasilitas kesehatan di Kota Tepian juga menjadi rujukan bagi masyarakat dari daerah sekitar, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

IMS hingga Kesiapan SDM Masuk Pembahasan Raperda

Selain TBC dan HIV/AIDS, Pansus IV juga menyoroti meningkatnya kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang ditemukan di sejumlah fasilitas layanan kesehatan.

Menurut Puji, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan upaya pencegahan penyakit menular dan pentingnya deteksi dini melalui program skrining yang lebih masif.

Ia menilai target pemerintah untuk menekan bahkan mengeliminasi kasus TBC dan HIV/AIDS pada 2030 akan sulit tercapai tanpa dukungan regulasi yang jelas serta kesiapan sumber daya yang memadai.

“Target eliminasi itu membutuhkan dukungan banyak aspek, mulai dari regulasi, SDM, sarana kesehatan, hingga koordinasi lintas sektor,” katanya.

Terkait kebutuhan tenaga kesehatan, Puji melihat peluang pemenuhan SDM melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah diterapkan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.

Skema tersebut dinilai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan tanpa terbentur aturan pengangkatan pegawai.

Sementara untuk penguatan sarana dan infrastruktur kesehatan, DPRD menilai perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun kolaborasi dengan rumah sakit swasta agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Puji mengungkapkan kunjungan ke RSUD IA Moeis menjadi salah satu tahapan akhir dalam proses penjaringan masukan lapangan sebelum pembahasan raperda dirampungkan.

Setelah itu, Pansus IV masih akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, hingga organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang kesehatan dan pendampingan masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang nantinya disahkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan TBC serta HIV/AIDS di Samarinda.

“Perlu kerja sama dan koordinasi lintas sektor agar setiap hambatan yang ada bisa dicari solusi bersama,” tutupnya. (adv)