MEGAPOLITIK.COM - Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali mencuat, memunculkan dorongan kuat agar pengelolaan perusahaan daerah tak lagi dibiarkan berjalan tanpa arah. 

Tuntutan transparansi dan perubahan konkret semakin menguat seiring penilaian bahwa BUMD belum memberikan kontribusi sesuai harapan. 

Dalam pandangan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, perusahaan milik pemerintah daerah harus mampu menjalankan fungsi ekonomi secara nyata, bukan menjadi sumber beban bagi anggaran maupun masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa arahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah menekankan pentingnya hasil yang dapat dibuktikan oleh setiap perusahaan daerah melalui kinerja yang terukur. ]

“Perintah Gubernur sudah jelas, tidak boleh lagi menjadi beban. Semuanya harus menunjukkan kinerja konkret bukan sekedar laporan tahunan,” tegas Sigit, Jumat. 

Menurutnya, dorongan itu bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab BUMD dalam memastikan mereka benar-benar menjadi instrumen pembangunan daerah.