MEGAPOLITIK.COM - Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno menyatakan dukungannya terhadap langkah Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI yang akan menyampaikan surat berisi delapan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Salah satu tuntutan utama dalam surat itu adalah permintaan agar DPR meninjau kembali proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Purnawirawan Jenderal TNI itu menyampaikan restunya setelah menerima dan mendengarkan aspirasi para perwakilan FPP TNI dalam pertemuan yang berlangsung di kediamannya di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 30 Mei 2025.

"Saya doakan semoga DPR terbuka hatinya," ujar Try Sutrisno seusai pertemuan, melansir Tempo. 

Try berharap DPR dapat merespons dan menindaklanjuti surat dari FPP TNI karena poin-poin yang disampaikan menyangkut isu besar yang menyentuh kepentingan bangsa dan negara.

"Ini bukan persoalan biasa, tapi menyangkut hal-hal yang sangat mendalam," ucap mantan Panglima ABRI yang juga merupakan wakil presiden RI ke-6. 

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tokoh purnawirawan hadir, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Soebijanto (eks KSAL), Mayor Jenderal (Purn.) Soenarko (eks Danjen Kopassus), Letnan Jenderal (Purn.) Suharto (eks Dankormar), Marsekal Muda (Purn.) Amien Syahbudiono, serta Dwi Tjahyo Soewarsono selaku penggagas FPP TNI.

Kelompok ini membawa dokumen yang disebut sebagai hasil kajian terhadap delapan tuntutan mereka. Dokumen tersebut diserahkan kepada Try Sutrisno untuk ditandatangani sebelum dikirimkan ke DPR.

"Isinya analisis dan bukti pendukung dari delapan tuntutan yang kami ajukan," jelas Dwi Tjahyo.

Menurut Dwi, surat tersebut menyertakan alasan hukum yang mendasari permintaan untuk meninjau ulang pencalonan Gibran, guna memastikan apakah seluruh prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu bukti yang disertakan adalah dugaan keterlibatan akun media sosial @fufufafa yang ditengarai terkait dengan Gibran.

Selain mengkritisi pencalonan Gibran, FPP TNI juga menyoroti berbagai isu lain.

Mereka mendesak agar tatanan hukum dan sistem pemerintahan dikembalikan sesuai dengan konstitusi (UUD 1945), serta mendukung program kerja kabinet Merah Putih—kecuali megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tuntutan lain yang disuarakan adalah penghentian proyek strategis nasional yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan seperti PIK 2 dan Rempang Eco City, serta penolakan terhadap keberadaan tenaga kerja asing ilegal. Mereka juga meminta agar pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan segera ditertibkan.

FPP TNI menuntut agar kabinet Prabowo ke depan melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang terlibat pelanggaran hukum atau memiliki loyalitas ganda. Selain itu, mereka menginginkan agar fungsi kepolisian dikembalikan sebagai penjamin keamanan dan ketertiban di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

Keseluruhan tuntutan ini telah mendapat dukungan tanda tangan dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Try Sutrisno pun menyatakan telah mengetahui dan menyetujui isi surat tersebut. (tam)