Sementara itu, salah satu narasumber, Sutardi menyebut bahwa rendahnya literasi politik masih menjadi tantangan besar dalam proses demokratisasi di daerah.

“Banyak warga yang aktif saat Pemilu, tapi pasif dalam pengawasan kebijakan publik. Demokrasi bukan berhenti di bilik suara,” katanya. 

Ia menekankan pentingnya sosialisasi rutin yang menyasar generasi muda, agar partisipasi tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga substantif.

Harapan: Masyarakat Kritis, Pemerintah Transparan

DIlakukannya PDD ini juga diharapkan bisa mendorong terciptanya relasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Dengan masyarakat yang melek hak dan kewajibannya, serta pemerintah yang terbuka dan akuntabel, maka demokrasi di daerah dapat tumbuh lebih kokoh.

“Kalau warga sadar hak dan tanggung jawabnya, dan pemerintah juga terbuka, maka kita bisa punya demokrasi yang tidak hanya prosedural, tapi juga partisipatif,” ujar Muhammad Miftah, salah satu narasumber yang hadir.  (adv)