MEGAPOLITIK.COM - Baru-baru ini wacana kenaikan tunjangan DPR belakangan menjadi perbincangan hangat di Indonesia. 

Sejak Oktober 2024, anggota DPR menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas, meski akhirnya dihentikan lebih awal pada 31 Agustus 2025. 

Selain tunjangan rumah, beberapa tunjangan lain juga mengalami kenaikan, seperti tunjangan berasa dan tunjangan bensin.

Padahal DPR sudah menerima gaji pokok, tunjangan, dan beberapa fasilitas lain sudah lebih dari cukup.

Kondisi ini menyoroti perbedaan penghasilan wakil rakyat dengan para pekerja di Indonesia yang rata-rata hanya mengandalkan Upah Minimum Regional (UMR) sekitar Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Angka pendapatan yang begitu jauh menimbulkan pertanyaan soal keadilan sosial, terutama ketika kondisi ekonomi banyak pekerja masih sulit. 

Sementara pekerja berjuang dengan gaji pas-pasan, wakil rakyat menikmati penghasilan puluhan juta rupiah per bulan beserta fasilitas lengkap dari negara. 

Gaji DPR RI Capai Puluhan Juta per Bulan

Gaji pokok anggota DPR RI berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000 berkisar antara Rp 4,2 juta (anggota biasa), Rp 4,62 juta (wakil ketua), hingga Rp 5,04 juta (ketua) per bulan.

Namun, penghasilan mereka tidak berhenti di situ, tunjangan jabatan mencapai Rp 9,7 juta per bulan, tunjangan komunikasi Rp 15,55 juta, tunjangan kehormatan Rp 5,58 juta, serta tunjangan pengawasan senilai Rp 3,75 juta.

Tambahan lainnya mencakup tunjangan keluarga, tunjangan beras, bantuan listrik dan telepon, uang sidang, dan asisten, yang jika ditotal bisa membuat pendapatan DPR menembus Rp 70 juta per bulan tanpa memasukkan tunjangan rumah.

Ketika tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan juga dihitung sebagai kompensasi atas pengembalian rumah dinas.

Jumlah keseluruhan pendapatan anggota DPR dapat mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan, atau bahkan mendekati Rp 230 juta berdasarkan data anggaran (DIPA).

Selain itu, mereka juga mendapat fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, serta biaya operasional lainnya yang ditanggung negara.

UMR Pekerja Masih di Kisaran Rp2–5 Juta

Sementara itu, kondisi pekerja di Indonesia jauh berbeda jauh dengan anggota DPR, para pekerja di berbagai daerah hanya menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah provinsi.

Pada tahun 2025, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia secara nasional berkisar antara Rp2 jutaan hingga Rp5 jutaan, dengan rata-rata sekitar Rp3,3 juta.

Provinsi dengan UMP terendah adalah Jawa Tengah sebesar Rp2.1 juta, sedangkan yang tertinggi tercatat di DKI Jakarta mencapai Rp5.3 juta.

Selain DKI Jakarta, provinsi seperti Papua juga memiliki UMP yang relatif tinggi, yakni di kisaran Rp 4,28 juta. 

Provinsi-provinsi lainnya tersebar di antara rentang tersebut, menciptakan variasi UMP yang mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup antar daerah.

Penetapan UMP 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang mewajibkan gubernur menetapkan upah minimum setiap tahun dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Selisih Gaji DPR dan UMR

Perbedaan penghasilan antara anggota DPR dan pekerja dengan UMR sangat mencolok. 

Jika dihitung secara kasar, total pendapatan anggota DPR bisa mencapai kurang lebih Rp100 juta hingga lebih dari Rp200 juta per bulan ketika semua tunjangan dan fasilitas dihitung. 

Sementara itu, pekerja bergaji UMR tertinggi, misalnya di DKI Jakarta, hanya menerima sekitar Rp5,3 juta per bulan, dan yang terendah di Jawa Tengah sekitar Rp2,1 juta per bulan. 

Jika dihitung per tahun, total pendapatan anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp1,2 miliar hingga hampir Rp2,8 miliar, sementara pekerja bergaji UMR hanya memperoleh Rp25 juta hingga Rp63,6 juta.

Dengan begitu, selisih pendapatan antara DPR dan pekerja bisa mencapai 20 hingga 40 kali lipat. (daf)