Penetapan UMP 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang mewajibkan gubernur menetapkan upah minimum setiap tahun dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Selisih Gaji DPR dan UMR

Perbedaan penghasilan antara anggota DPR dan pekerja dengan UMR sangat mencolok. 

Jika dihitung secara kasar, total pendapatan anggota DPR bisa mencapai kurang lebih Rp100 juta hingga lebih dari Rp200 juta per bulan ketika semua tunjangan dan fasilitas dihitung. 

Sementara itu, pekerja bergaji UMR tertinggi, misalnya di DKI Jakarta, hanya menerima sekitar Rp5,3 juta per bulan, dan yang terendah di Jawa Tengah sekitar Rp2,1 juta per bulan. 

Jika dihitung per tahun, total pendapatan anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp1,2 miliar hingga hampir Rp2,8 miliar, sementara pekerja bergaji UMR hanya memperoleh Rp25 juta hingga Rp63,6 juta.

Dengan begitu, selisih pendapatan antara DPR dan pekerja bisa mencapai 20 hingga 40 kali lipat. (daf)