Tambahan lainnya mencakup tunjangan keluarga, tunjangan beras, bantuan listrik dan telepon, uang sidang, dan asisten, yang jika ditotal bisa membuat pendapatan DPR menembus Rp 70 juta per bulan tanpa memasukkan tunjangan rumah.

Ketika tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan juga dihitung sebagai kompensasi atas pengembalian rumah dinas.

Jumlah keseluruhan pendapatan anggota DPR dapat mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan, atau bahkan mendekati Rp 230 juta berdasarkan data anggaran (DIPA).

Selain itu, mereka juga mendapat fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, serta biaya operasional lainnya yang ditanggung negara.

UMR Pekerja Masih di Kisaran Rp2–5 Juta

Sementara itu, kondisi pekerja di Indonesia jauh berbeda jauh dengan anggota DPR, para pekerja di berbagai daerah hanya menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah provinsi.

Pada tahun 2025, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia secara nasional berkisar antara Rp2 jutaan hingga Rp5 jutaan, dengan rata-rata sekitar Rp3,3 juta.

Provinsi dengan UMP terendah adalah Jawa Tengah sebesar Rp2.1 juta, sedangkan yang tertinggi tercatat di DKI Jakarta mencapai Rp5.3 juta.

Selain DKI Jakarta, provinsi seperti Papua juga memiliki UMP yang relatif tinggi, yakni di kisaran Rp 4,28 juta. 

Provinsi-provinsi lainnya tersebar di antara rentang tersebut, menciptakan variasi UMP yang mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup antar daerah.