“Sebagai metode baru, KUHP ini harus dijalankan secara bersama-sama. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu bekerja beriringan agar amanah undang-undang ini dapat terlaksana semaksimal mungkin,” jelas Darlis.

Lebih lanjut, Darlis menilai KUHP baru berpotensi menjadi solusi atas persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi perhatian.

Dengan adanya pendekatan penegakan hukum yang lebih berimbang, sistem pemidanaan diharapkan lebih manusiawi dan efektif.

“Secara objektif, kapasitas lapas kita sudah over kapasitas, sehingga pola penegakan hukum baru ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan,” tuturnya.

Selain itu, Darlis mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang aktif menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah, kejaksaan, dan kepolisian menjadi kunci sukses implementasi KUHP baru di tingkat daerah.

“Kami dari legislatif mengapresiasi kerja sama antara pemerintah provinsi dengan Kejaksaan Tinggi serta pemerintah kabupaten/kota dengan kejaksaan negeri. Ini menunjukkan komitmen serius untuk memastikan KUHP baru berjalan efektif,” kata Darlis.