MEGAPOLITIK.COM -  Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi intensnya komunikasi antara Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Dalam waktu singkat, keduanya telah bertemu dua kali: pertama di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada 7 April 2025, dan yang kedua saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada 1 Juni lalu.

Pertemuan berulang ini memunculkan spekulasi politik, terutama karena selama ini Prabowo dinilai lebih dekat dengan Presiden Joko Widodo ketimbang Megawati. Situasi ini pun menjadi semakin menarik setelah diketahui bahwa Prabowo dan Megawati saling menyampaikan pesan melalui utusan masing-masing.

Soal hadirnya dua pertemuan dalam waktu berdekatan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, Rocky Gerung menilai ada dua agenda penting di balik intensitas pertemuan tersebut.

Pertama, kemungkinan sinyal dari PDIP untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Kedua, terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan purnawirawan TNI.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 7 Juni 2025, Rocky menyebut bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati adalah langkah strategis yang disengaja, bukan pertemuan biasa.

Ia menyebut pertemuan itu sebagai bagian dari upaya membentuk "tindakan purposif", alias langkah politik yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

"Pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo sedang berusaha mengajak PDIP bergabung ke kabinet, atau justru mempersiapkan langkah politik menghadapi tekanan dari purnawirawan yang menuntut pemakzulan Gibran?" ujar Rocky.

Menurutnya, desakan pemakzulan yang datang dari Forum Purnawirawan TNI tidak bisa dianggap remeh. Meski berasal dari kalangan militer pensiunan, gerakan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat luas, khususnya dari kalangan sipil.

Rocky juga menyoroti bahwa setelah lebih dari 100 hari pasca-Pemilu, PDIP belum menunjukkan tanda-tanda akan berkoalisi dengan pemerintahan baru.

Hal ini membuat Prabowo perlu mencari legitimasi tambahan, dan PDIP menjadi salah satu kunci penting dalam konsolidasi kekuatan politiknya.

"Pertanyaannya sekarang, mana yang akan diprioritaskan? Menunggu PDIP untuk reshuffle kabinet, atau menanggapi desakan publik untuk mencopot Gibran?" ucap Rocky.

Ia pun menutup analisisnya dengan menyimpulkan bahwa rangkaian pertemuan dan komunikasi antara Prabowo dan Megawati kemungkinan besar akan mengerucut pada dua opsi strategis: memperkuat koalisi dengan melibatkan PDIP atau mempertimbangkan opsi pemakzulan Gibran sebagai respons terhadap tekanan politik yang berkembang. (tam)