Menurutnya, perlu ada edukasi politik yang berkelanjutan agar warga memahami makna partisipasi dalam memilih pemimpin bukan sekadar soal uang, tetapi soal masa depan daerah.

Beny juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Banyak kasus dugaan politik uang, katanya, berhenti di tengah jalan karena tidak cukup bukti atau tekanan politik lokal yang kuat.

“Institusi pengawas harus diperkuat dan diberi kewenangan lebih besar agar bisa menindak tegas pelanggaran di lapangan,” tambahnya.

Tantangan Partisipasi dan Kesiapan Daerah

Sementara itu, Picked menekankan pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan kecamatan untuk mendukung pelaksanaan pemilukada yang transparan. Ia menilai bahwa demokrasi langsung di daerah membutuhkan kesiapan yang matang, tidak hanya dari sisi penyelenggara, tapi juga masyarakat.

“Partisipasi bukan hanya datang ke TPS, tapi juga berani mengawasi, mengkritik, dan memberi masukan. Demokrasi harus hidup di akar rumput,” ujar Picked.

Moderator Wulandari menambahkan bahwa tantangan pemilukada langsung di era digital saat ini juga meluas pada isu disinformasi dan ujaran kebencian.