"Kontrak harus dipatuhi. Kami tidak lagi memberikan toleransi terhadap keterlambatan. Kepatuhan terhadap jadwal merupakan bagian dari tanggung jawab penyedia jasa," ujar Abdulloh.

Ia menambahkan, pencairan anggaran proyek tetap mengikuti mekanisme pembayaran berbasis progres fisik. 

Setiap termin pembayaran hanya dapat diterbitkan setelah verifikasi lapangan menunjukkan capaian sesuai target.

Melalui kebijakan ini, Abdulloh berharap seluruh pihak, termasuk kontraktor, dapat meningkatkan profesionalitas sekaligus memastikan pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Di akhir pertemuan, Abdulloh menyampaikan bahwa Komisi III akan rutin melakukan kunjungan lapangan.

"Dengan turun langsung, kami dapat melihat fakta di lapangan dan memastikan program pembangunan tahun 2025 tidak molor. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun," pungkasnya. (adv)