MEGAPOLITIK.COM - Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025, Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memperketat pengawasan terhadap proyek fisik yang tengah berjalan di sejumlah wilayah.

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pembangunan infrastruktur rampung tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah saat penyusunan laporan anggaran akhir.

Sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan, Komisi III menggelar rapat kerja dengan dua instansi teknis, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, meminta penjelasan rinci mengenai capaian program, kendala operasional, serta proyek yang menjadi prioritas pada 2025.

"Rapat ini menjadi kesempatan kami untuk mengevaluasi lebih dalam langkah 2 dinas yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Kami ingin memastikan arah kerjanya sesuai target dan masalah teknis dapat diantisipasi lebih awal," kata Abdulloh.

Abdulloh menekankan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kontrak. Seluruh kontraktor harus mengikuti jadwal pekerjaan sesuai dokumen perjanjian.

"Kontrak harus dipatuhi. Kami tidak lagi memberikan toleransi terhadap keterlambatan. Kepatuhan terhadap jadwal merupakan bagian dari tanggung jawab penyedia jasa," ujar Abdulloh.

Ia menambahkan, pencairan anggaran proyek tetap mengikuti mekanisme pembayaran berbasis progres fisik. 

Setiap termin pembayaran hanya dapat diterbitkan setelah verifikasi lapangan menunjukkan capaian sesuai target.

Melalui kebijakan ini, Abdulloh berharap seluruh pihak, termasuk kontraktor, dapat meningkatkan profesionalitas sekaligus memastikan pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Di akhir pertemuan, Abdulloh menyampaikan bahwa Komisi III akan rutin melakukan kunjungan lapangan.

"Dengan turun langsung, kami dapat melihat fakta di lapangan dan memastikan program pembangunan tahun 2025 tidak molor. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun," pungkasnya. (adv)