Komisi I DPRD Kukar meminta perangkat daerah terkait menggunakan tenggat tersebut sebagai patokan agar proses penataan tidak terus berlarut.
Selain meminta percepatan, DPRD juga menekankan pentingnya melibatkan perwakilan PPPK Optimalisasi dalam pembahasan berikutnya.
Aspirasi dari pegawai dinilai perlu didengar langsung sebelum pemerintah menetapkan kebijakan penempatan.
RDP tersebut diikuti perwakilan BKN secara daring, BKPSDM Kukar, Bagian Organisasi Setkab Kukar, anggota DPRD, serta perwakilan PPPK Optimalisasi.
Pertemuan itu menjadi forum untuk menyamakan pemahaman mengenai tahapan penataan sekaligus ruang kebijakan yang masih bisa dilakukan pemerintah daerah.
Komisi I menyatakan akan mengawal tindak lanjut hasil rapat sampai persoalan penempatan memperoleh kejelasan.
Desman menegaskan, penyelesaian tidak hanya harus memberikan kepastian kepada PPPK, tetapi juga memastikan kebutuhan tenaga pada setiap perangkat daerah tetap terpenuhi.
“Batas waktu akhir November harus menjadi pegangan. Setelah pemetaan selesai, BKPSDM bisa menindaklanjutinya sehingga para pegawai tidak terus menunggu tanpa kepastian,” pungkas Desman.
(adv)





