Kondisi dan kebutuhan pegawai harus menjadi bahan pertimbangan, tetapi kebutuhan tenaga pada setiap perangkat daerah juga tidak boleh diabaikan.
Menurut dia, DPRD sebelumnya telah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kemungkinan penataan kembali lokasi penugasan PPPK.
Namun, perubahan tersebut tetap harus mengikuti aturan kepegawaian, kebutuhan organisasi, kualifikasi pendidikan, serta kesesuaian fungsi jabatan.
Artinya, penataan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan permintaan perpindahan lokasi.
Pemerintah tetap perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas agar perubahan penempatan tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk kekurangan tenaga pada perangkat daerah tertentu.
Dalam RDP, Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kukar turut memaparkan perkembangan penyusunan Anjab dan ABK.
Pembahasan juga menyentuh opsi Work From Anywhere (WFA) sebagai salah satu alternatif pola kerja.
Pemerintah daerah kemudian ditargetkan menyelesaikan pemetaan tersebut paling lambat pada akhir November 2026.
Setelah hasil pemetaan tersedia, BKPSDM Kukar akan menggunakannya sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut penataan PPPK Optimalisasi.
Batas waktu itu menjadi penting karena para pegawai masih menunggu kepastian lokasi tugas.





