MEGAPOLITIK.COM - Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kutai Kartanegara dipenuhi pembahasan soal nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi pada Kamis, (12/11/2026).
Di meja rapat itu, satu persoalan menjadi perhatian utama, yaitu kapan para pegawai mendapat kepastian lokasi penugasan.
Pemerintah daerah kini ditargetkan menyelesaikan pemetaan kebutuhan pegawai paling lambat akhir November.
Pembahasan itu muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar bersama sejumlah perangkat daerah dan perwakilan PPPK Optimalisasi.
Pertemuan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kukar.
Pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) menjadi bagian penting dalam pembahasan tersebut.
Dua hal itu akan digunakan untuk melihat kebutuhan pegawai di masing-masing organisasi perangkat daerah sebelum pemerintah menentukan langkah penataan penempatan.
Bagi PPPK Optimalisasi, proses tersebut berkaitan langsung dengan kepastian tempat mereka menjalankan tugas.
Karena itu, Komisi I meminta tahapan pemetaan tidak berhenti sebagai pembahasan administratif, tetapi segera menghasilkan dasar yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan.
Desman mengatakan pemerintah perlu memperhatikan dua hal secara bersamaan.





