Dengan luas sekitar 47,8 hektare, Pulau Panjang merupakan pulau terbesar di antara empat pulau yang selama ini disengketakan.

Letaknya hanya sekitar 1–2 kilometer dari pesisir Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah. Pulau ini tidak berpenghuni, namun sering disinggahi oleh nelayan untuk beristirahat atau berlindung saat cuaca buruk.

Beberapa fasilitas dasar seperti dermaga kecil, musala sederhana, dan makam tua ditemukan di pulau ini, menandakan aktivitas manusia secara berkala.

Vegetasi khas pantai seperti pohon kelapa dan mangrove tumbuh subur di sejumlah titik.

Proses penetapan dilakukan melalui koordinasi antara Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan instansi terkait lainnya. Hasil pengukuran posisi dan garis pantai menunjukkan bahwa Pulau Panjang secara geografis lebih dekat dan lebih logis berada dalam administrasi Sumatera Utara.

Sebelumnya, baik Aceh maupun Sumatera Utara sempat mencantumkan pulau ini dalam data wilayah masing-masing.

Sengketa mulai mencuat sejak 2008, dan Aceh kembali memasukkan Pulau Panjang ke dalam daftar wilayahnya pada 2009. Namun, berdasarkan pembaruan data terbaru, pusat menetapkan bahwa wilayah tersebut sah dikelola oleh Tapanuli Tengah.

Meskipun tidak dihuni, Pulau Panjang memiliki potensi sumber daya kelautan dan kemungkinan kandungan minyak serta gas bumi di kawasan perairan sekitarnya.

Selain itu, pulau ini juga berpeluang dikembangkan sebagai destinasi ekowisata atau kawasan konservasi pesisir, mengingat ekosistem mangrove dan biota lautnya masih tergolong alami.

Prabowo Ambil Tindakan 

Terbaru, adanya sengketa antara Aceh dan Sumut soal 4 Pulau di Aceh ini, mendapat perhatian dari Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Dari sana, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar evaluasi komprehensif yang hasilnya nantinya akan diumumkan kepada awak media. 

"Kami akan melaksanakan evaluasi menyeluruh siang ini pukul 14.00 WIB bersama tim nasional rupabumi dan jajaran Kemendagri," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada awak media. (tam)