MEGAPOLITIK.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan per 31 Agustus 2025. 

Keputusan itu diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai bentuk transparansi dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara.

Meski demikian, take home pay (THP) anggota DPR RI  masih tetap tinggi, yakni mencapai Rp65,5 juta per bulan. 

Angka tersebut berasal dari berbagai komponen gaji pokok dan tunjangan melekat hingga tunjangan konstitusional.

Rincian Gaji DPR RI

Berdasarkan data resmi, komponen gaji DPR RI  terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu melekat dan konstitusional.

Komponen Melekat terdiri dari:

• Gaji pokok Rp4.200.000
• Tunjangan suami/istri Rp420.000
• Tunjangan anak Rp168.000
• Tunjangan jabatan Rp9.700.000
• Tunjangan beras Rp289.680
• Uang sidang/paket Rp2.000.000

Total komponen melekat sebesar Rp16.777.680.

Sementara itu, komponen konstitusional meliputi:

• Biaya komunikasi intensif Rp20.033.000
• Tunjangan kehormatan Rp7.187.000
• Tunjangan pengawasan dan anggaran Rp4.830.000
• Honorarium fungsi legislasi Rp8.461.000
• Honorarium fungsi pengawasan Rp8.461.000
• Honorarium fungsi anggaran Rp8.461.000

Total tunjangan konstitusional mencapai Rp57.433.000. Dengan demikian, total bruto pendapatan anggota DPR adalah Rp74.210.680. 

Setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp8.614.950, gaji bersih yang diterima anggota DPR RI  per bulan berada di angka Rp65.595.730.

Setelah melihat rincian gaji tersebut, muncul pertanyaan penting: bagaimana posisi gaji DPR RI  jika dibandingkan dengan upah minimum pekerja di berbagai daerah?

Untuk melihat kesenjangan tersebut, berikut adalah perbandingan gaji DPR RI dengan UMR 2025 di Kalimantan Timur, Yogyakarta, Jakarta, Makassar, dan Papua.

Perbandingan dengan UMR Daerah

Berikut daftar UMR 2025 di lima daerah utama, beserta perbandingannya dengan gaji DPR RI :

1. UMR Kalimantan Timur

Berdasarkan data Disnakertrans Kalimantan Timur tahun 2025, UMR ditetapkan Rp3.579.314.

Jika dibandingkan dengan gaji DPR RI  sebesar Rp65,5 juta, jumlah itu setara 18,2 kali lipat lebih besar atau 1.816 persen.

2. UMR Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan UMR terendah nasional, yakni Rp2.655.042 pada 2025. 

Dengan begitu, take home pay anggota DPR RI  mencapai 28,9 kali lipat lebih tinggi atau 2.893 persen dibandingkan buruh di DIY.

3. UMR Jakarta

DKI Jakarta, sebagai daerah dengan UMR tertinggi, menetapkan upah minimum Rp5.396.761 berdasarkan Pergub No. 31/2024. 

Namun, angka ini tetap jauh di bawah gaji DPR RI , yang berarti 12,1 kali lipat lebih besar atau 1.214 persen.

4. UMR Makassar

Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.657.527. 

Sementara itu, UMK Kota Makassar sedikit lebih tinggi, yakni Rp3.880.137. 

Jika dibandingkan, penghasilan DPR RI  setara 16,9 kali lipat UMP Sulsel atau 16,8 kali lipat UMK Makassar.

5. UMR Papua

UMR Papua ditetapkan Rp4.285.850 pada 2025. 

Dengan demikian, gaji DPR RI senilai Rp65,5 juta berarti 15,3 kali lipat lebih besar atau 1.529 persen dari pekerja di Papua.

Mengapa UMR Berbeda di Tiap Daerah?

Perbedaan UMR antar daerah dipengaruhi oleh:

• Kebutuhan Hidup Layak (KHL): harga pangan, sewa, dan transportasi di setiap daerah berbeda.
• Inflasi & Pertumbuhan Ekonomi Lokal: menjaga daya beli agar sesuai harga pasar.
• Kondisi Industri & Produktivitas: daerah industri biasanya punya UMR lebih tinggi.
• Kemampuan Bayar Perusahaan: disesuaikan agar tidak memberatkan dunia usaha.
• Musyawarah Tripartit: keputusan diambil bersama pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Lalu, Bagaimana Perbandingan Gaji DPR RI  dengan UMR Daerah?

Dengan gaji bersih Rp65,5 juta per bulan, anggota DPR RI menerima penghasilan yang jauh melampaui rata-rata pekerja di berbagai daerah.

Sebagai perbandingan, gaji tersebut setara dengan:

• 18 kali lipat gaji pekerja di Kalimantan Timur
• 24 kali lipat gaji buruh di Yogyakarta
• 12 kali lipat UMR DKI Jakarta
• 16,8 kali lipat gaji pekerja di Makassar
• 15 kali lipat gaji pekerja di Papua

Artinya, dalam sebulan, seorang anggota DPR RI  menerima penghasilan yang setara dengan upah minimum buruh di Yogyakarta selama hampir 2,5 tahun.

Perbandingan ini memberi gambaran jelas mengenai jarak antara pendapatan wakil rakyat, DPR RI  dan standar hidup pekerja di Indonesia. (daf)