Lebih jauh, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan keuangan. Jika ada pelanggaran, negara harus menindak tegas mitra maupun oknum internal BGN.

"Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia," ujar Nurhadi.

"Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah," tambahnya.

MBG Jadi Program Prioritas Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Namun, implementasinya menghadapi berbagai hambatan, termasuk dapur fiktif di sejumlah wilayah seperti Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Sejumlah yayasan dan perusahaan diduga hanya membangun dapur untuk mengamankan lokasi, bukan benar-benar menjalankan fungsi pemenuhan gizi.

Akibatnya, tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah terancam tidak tercapai. (tam)