"Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," tegasnya.

Lemahnya Verifikasi dan Celah Percaloan

Politisi DPR itu juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi BGN sejak awal.

Ia mempertanyakan alasan ribuan titik bisa terdaftar tanpa progres pembangunan.

"Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” kata Nurhadi.

Ia menambahkan, sistem yang longgar membuka peluang praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga dugaan "konglomerasi yayasan" seperti yang pernah ditemukan lembaga pemantau independen.

Desakan Audit BPK dan Percepatan Pembangunan

Nurhadi meminta BGN segera mempublikasikan data detail titik lokasi, status pembangunan, serta jadwal operasional dapur MBG.

Ia juga mendesak agar verifikasi dilakukan paralel sejak pengajuan, bukan setelah masalah muncul.

"BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tegasnya.