MEGAPOLITIK.COM -  Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti temuan mengejutkan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengungkap adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga fiktif, sehingga berpotensi mengganggu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

Temuan ini mencuat dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 15 September 2025.

Hasil pemulihan sistem BGN menunjukkan ada ribuan unit dapur MBG yang tercatat, namun fisiknya tidak pernah dibangun.

"Angka ini memicu dugaan adanya 'dapur fiktif', meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat," ujar Nurhadi dalam keterangannya, Rabu, 17 September 2025.

Dugaan Oknum dan Praktik Jual-Beli Titik Dapur MBG

Menurut Nurhadi, kasus ini terjadi karena adanya oknum yang mengetahui cara kerja sistem BGN.

Mereka mendaftarkan titik dapur memakai yayasan tertentu, lalu menahan lokasi tanpa membangun.

Bahkan, ketika mendekati batas waktu 45 hari, titik tersebut dijual ke investor.

“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” jelas Nurhadi.

Nurhadi menegaskan persoalan ini tidak bisa dianggap remeh.

Program MBG menyerap anggaran hingga triliunan rupiah, sehingga transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

"Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," tegasnya.

Lemahnya Verifikasi dan Celah Percaloan

Politisi DPR itu juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi BGN sejak awal.

Ia mempertanyakan alasan ribuan titik bisa terdaftar tanpa progres pembangunan.

"Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” kata Nurhadi.

Ia menambahkan, sistem yang longgar membuka peluang praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga dugaan "konglomerasi yayasan" seperti yang pernah ditemukan lembaga pemantau independen.

Desakan Audit BPK dan Percepatan Pembangunan

Nurhadi meminta BGN segera mempublikasikan data detail titik lokasi, status pembangunan, serta jadwal operasional dapur MBG.

Ia juga mendesak agar verifikasi dilakukan paralel sejak pengajuan, bukan setelah masalah muncul.

"BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tegasnya.

Lebih jauh, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan keuangan. Jika ada pelanggaran, negara harus menindak tegas mitra maupun oknum internal BGN.

"Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia," ujar Nurhadi.

"Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah," tambahnya.

MBG Jadi Program Prioritas Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Namun, implementasinya menghadapi berbagai hambatan, termasuk dapur fiktif di sejumlah wilayah seperti Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Sejumlah yayasan dan perusahaan diduga hanya membangun dapur untuk mengamankan lokasi, bukan benar-benar menjalankan fungsi pemenuhan gizi.

Akibatnya, tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah terancam tidak tercapai. (tam)