Iswandi juga mempertanyakan kondisi di Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil energi dan memiliki fasilitas pengolahan minyak, tetapi masyarakatnya masih menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk dan kendaraan lebih besar.
"Kenapa di Jawa bisa tidak antre padahal penduduk dan kendaraannya jauh lebih banyak? Sementara kita di luar Jawa yang punya kilang malah antre. Pasti ada sesuatu yang salah," ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Iswandi meminta Pemerintah Kota Samarinda, kepolisian, dan Pertamina memperkuat koordinasi dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
Pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat mengungkap potensi penyimpangan sekaligus memastikan mekanisme pembelian berjalan sesuai aturan.
Ia menegaskan bahwa penanganan antrean tidak cukup dilakukan melalui penambahan waktu operasional SPBU.
Pengawasan distribusi, penindakan terhadap pelanggaran, pemeriksaan sistem pembelian digital, serta pembaruan data kebutuhan daerah perlu menjadi bagian dari langkah penanganan yang saling mendukung.
"Pengawasan harus diperketat di lapangan agar BBM subsidi ini benar-benar sampai kepada yang berhak," pungkasnya. (adv)





