MEGAPOLITIK.COM - Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda kembali menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditangani secara menyeluruh, terutama dengan menelusuri dugaan penyimpangan distribusi dan memperkuat pengawasan agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat diterima masyarakat yang berhak.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyambut upaya Pertamina Patra Niaga bersama Hiswana Migas yang mulai menerapkan layanan SPBU selama 24 jam di beberapa lokasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh BBM di tengah antrean yang terjadi. Namun, penambahan jam pelayanan dinilai belum cukup apabila akar persoalan distribusi belum ditangani secara serius.
"Masalah utamanya ada di pengawasan lapangan dan kebocoran distribusi," kata Iswandi.
Ia berpandangan, persoalan antrean tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pasokan.
Penyaluran yang tidak tepat sasaran juga berpotensi membuat BBM subsidi sulit diperoleh masyarakat, meskipun pemerintah telah menetapkan kuota untuk memenuhi kebutuhan daerah. Karena itu, pengawasan terhadap proses distribusi hingga di tingkat SPBU perlu menjadi perhatian utama.
Iswandi menyoroti dugaan aktivitas pengetap yang membeli BBM bersubsidi untuk kemudian menjualnya kembali kepada sektor industri dengan harga lebih tinggi.
Praktik semacam ini, apabila terbukti terjadi, dapat mengurangi jatah BBM yang seharusnya digunakan oleh masyarakat sesuai peruntukannya.
Selain dugaan penyimpangan distribusi secara langsung, ia turut mengungkap persoalan penggunaan sistem digitalisasi pembelian BBM melalui Fuel Card atau barcode.
Sistem yang seharusnya membantu mengendalikan pembelian tersebut diduga masih memiliki celah yang memungkinkan kuota harian seseorang digunakan tanpa sepengetahuannya.
"Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai Fuel Card tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya," ungkapnya.
Temuan tersebut menjadi alasan bagi Komisi II untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut terhadap mekanisme pembelian digital.
Menurut Iswandi, pihak terkait perlu memastikan apakah persoalan bersumber dari operasional SPBU, penggunaan barcode, atau sistem yang mengatur pencatatan transaksi.
Penelusuran diperlukan agar dugaan penyalahgunaan tidak terus merugikan konsumen.
Di sisi lain, DPRD Samarinda meminta agar perhitungan kebutuhan BBM subsidi di daerah turut dievaluasi.
Iswandi menilai data kuota harus mencerminkan perkembangan jumlah penduduk dan kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi.
Apabila perhitungan masih bertumpu pada data lama, besaran alokasi yang ditetapkan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan terkini.
Pembaruan data tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat ketika mengusulkan atau menetapkan kebutuhan BBM bagi masyarakat.
Meski demikian, evaluasi kuota perlu berjalan beriringan dengan pembenahan distribusi sehingga tambahan alokasi, jika diperlukan, benar-benar memberikan manfaat bagi konsumen yang berhak.
Iswandi juga mempertanyakan kondisi di Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil energi dan memiliki fasilitas pengolahan minyak, tetapi masyarakatnya masih menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk dan kendaraan lebih besar.
"Kenapa di Jawa bisa tidak antre padahal penduduk dan kendaraannya jauh lebih banyak? Sementara kita di luar Jawa yang punya kilang malah antre. Pasti ada sesuatu yang salah," ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Iswandi meminta Pemerintah Kota Samarinda, kepolisian, dan Pertamina memperkuat koordinasi dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
Pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat mengungkap potensi penyimpangan sekaligus memastikan mekanisme pembelian berjalan sesuai aturan.
Ia menegaskan bahwa penanganan antrean tidak cukup dilakukan melalui penambahan waktu operasional SPBU.
Pengawasan distribusi, penindakan terhadap pelanggaran, pemeriksaan sistem pembelian digital, serta pembaruan data kebutuhan daerah perlu menjadi bagian dari langkah penanganan yang saling mendukung.
"Pengawasan harus diperketat di lapangan agar BBM subsidi ini benar-benar sampai kepada yang berhak," pungkasnya. (adv)





