Sistem yang seharusnya membantu mengendalikan pembelian tersebut diduga masih memiliki celah yang memungkinkan kuota harian seseorang digunakan tanpa sepengetahuannya.
"Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai Fuel Card tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya," ungkapnya.
Temuan tersebut menjadi alasan bagi Komisi II untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut terhadap mekanisme pembelian digital.
Menurut Iswandi, pihak terkait perlu memastikan apakah persoalan bersumber dari operasional SPBU, penggunaan barcode, atau sistem yang mengatur pencatatan transaksi.
Penelusuran diperlukan agar dugaan penyalahgunaan tidak terus merugikan konsumen.
Di sisi lain, DPRD Samarinda meminta agar perhitungan kebutuhan BBM subsidi di daerah turut dievaluasi.
Iswandi menilai data kuota harus mencerminkan perkembangan jumlah penduduk dan kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi.
Apabila perhitungan masih bertumpu pada data lama, besaran alokasi yang ditetapkan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan terkini.
Pembaruan data tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat ketika mengusulkan atau menetapkan kebutuhan BBM bagi masyarakat.
Meski demikian, evaluasi kuota perlu berjalan beriringan dengan pembenahan distribusi sehingga tambahan alokasi, jika diperlukan, benar-benar memberikan manfaat bagi konsumen yang berhak.





