Saat ini masih ada empat desa tertinggal, masing-masing tiga di Kutai Barat dan satu di Kutai Timur.

Desa di Kutim diperkirakan terdampak kesalahan input data dan diharapkan diperbaiki pada tahun mendatang.

Penuntasan batas wilayah juga menjadi perhatian utama untuk mencegah tumpang tindih lahan dan memastikan Dana Desa digunakan secara tepat sasaran.

Dengan alokasi Rp810 miliar yang telah terjamin, Puguh berharap pemerintah kabupaten dan desa dapat mempercepat proses pencairan, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memaksimalkan serapan anggaran.

“Jika sistemnya baik, pendampingannya kuat, dan perencanaannya matang, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Pemprov Kaltim menargetkan Dana Desa 2025 tidak hanya mendorong pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa, mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. (ard/adv/diskominfokaltim)