Keterlambatan pencairan tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPMPD bersama pemerintah kabupaten untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan mempercepat proses pendampingan.

Menanggapi isu pemangkasan Dana Desa nasional dari Rp71 triliun menjadi Rp60 triliun pada 2026, Puguh memastikan bahwa informasi itu keliru.

Pemerintah pusat menjamin penyaluran Dana Desa tetap penuh tanpa pemotongan.

“Tidak ada pengurangan. Tahun depan berjalan normal seperti biasa. Desa-desa di Kaltim tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Menurut Puguh, kepastian ini memberi ruang bagi pemerintah desa untuk menyusun program yang lebih terarah dan sesuai prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan dan penguatan ekonomi berbasis lokal.

Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu hambatan pencairan adalah gangguan pada sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang sempat bermasalah dalam beberapa minggu terakhir, sehingga memengaruhi proses pencairan di sejumlah desa.

DPMPD berharap sistem tersebut segera kembali stabil agar pencairan di daerah tidak terhambat.

Di sisi lain, DPMPD Kaltim terus memperkuat pendampingan bagi pemerintah desa bersama Ditjen Perbendaharaan, Kejaksaan Tinggi, dan BPKP. Selain itu, DPMPD juga mengawal penyelesaian persoalan dasar desa, seperti peningkatan status desa tertinggal dan penegasan batas wilayah.