MEGAPOLITIK.COM -  Di tengah sorotan terhadap belanja pejabat yang dianggap boros, sejumlah kepala daerah di Indonesia justru menunjukkan sikap sebaliknya.

Mereka menolak fasilitas mobil dinas baru dan memilih menggunakan kendaraan pribadi atau unit lama demi efisiensi anggaran.

Tak tanggung-tanggung, beberapa di antaranya bahkan rela menolak miliaran rupiah dana pengadaan demi menunjukkan komitmen hidup sederhana dan pro-rakyat.

Berikut ini daftar kepala daerah yang tolak mobil dinas baru: 

Bupati Jember Muhammad Fawait

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Muhammad Fawait, Bupati Jember, yang dikenal sebagai mantan aktor sinetron religi.

Ia menolak mobil dinas baru dan tetap menggunakan mobil pribadi Toyota Avanza Veloz.

Menurutnya, dana pengadaan lebih baik dialokasikan untuk pelayanan masyarakat ketimbang kebutuhan pribadi pejabat.

Langkah ini mendapat apresiasi luas karena Fawait dinilai berhasil menjaga konsistensi kesederhanaannya meski telah menjabat sebagai kepala daerah.

Wali Kota Munafri Arifuddin

Sementara itu, dari Makassar, Wali Kota Munafri Arifuddin juga menolak usulan pengadaan kendaraan dinas baru.

Ia tetap memakai Alphard dan mobil listrik Hyundai Ioniq yang sudah digunakan sebelumnya.

Bagi Munafri, selain menghemat anggaran, keputusan ini sekaligus mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas, bersama wakilnya Tarsisius Syukur.

Mereka menolak penggunaan kendaraan mewah dan bahkan memangkas biaya perjalanan dinas.

Andreas bahkan menyampaikan bahwa ASN sebaiknya “lebih banyak berjalan kaki ke lapangan” agar langsung menyerap kebutuhan masyarakat.

Bupati Bima, Ady Mahyudi

Bupati Bima, Ady Mahyudi, bersama Wakil Bupati Irfan, juga menolak dana Rp1,4 miliar untuk pembelian mobil dinas.

Keduanya menilai kendaraan Fortuner keluaran 2022 yang mereka gunakan masih sangat layak dan belum mendesak untuk diganti.

Mereka ingin fokus pada pembangunan prioritas seperti infrastruktur jalan dan pelayanan publik.

Bupati Indramayu Lucky Hakim

Sementara itu, nama Lucky Hakim juga tak luput dari sorotan.

Mantan aktor yang kini menjabat sebagai Bupati Indramayu ini sempat menjadi perbincangan nasional karena menolak pengadaan mobil dinas senilai Rp1,1 miliar.

Ia menyebut dana tersebut lebih baik digunakan untuk membangun desa, memperbaiki sekolah, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Fenomena ini memberikan angin segar di tengah kritik terhadap gaya hidup mewah pejabat.

Penolakan mobil dinas bukan hanya soal kendaraan, tapi juga menjadi simbol bahwa pejabat publik harus hadir dengan kesederhanaan dan kepekaan sosial.

Diharapkan, langkah ini bisa jadi contoh bagi pejabat lain di seluruh Indonesia agar lebih memprioritaskan rakyat ketimbang fasilitas pribadi. (tam)