MEGAPOLITIK.COM - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil evaluasi terhadap kinerja para menteri dan kepala badan di sektor ekonomi. 

Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran tersebut dilakukan melalui survei Expert Judgment dan penilaian masyarakat umum.

Hasil survei menunjukkan sebagian besar masyarakat menilai kebijakan ekonomi belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi hidup.

Sebagian besar responden juga mengaku tidak merasakan manfaat langsung dari program pemerintah, bahkan merasa terbebani oleh berbagai pungutan dan pajak baru.

Metodologi Penelitian

Dalam penjelasan di laporan CELIOS, penilaian dilakukan melalui dua metode survei berbasis expert judgment (panel) dan penilaian masyarakat umum. 

Panel diisi oleh 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional, mencakup desk ekonomi, sosial-politik, hukum, HAM, serta energi dan lingkungan. 

Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses informasi luas, kemampuan analisis kebijakan yang tajam, dan pengalaman memantau pejabat publik secara objektif.

Survei pakar dilakukan pada 30 September hingga 13 Oktober 2025 dengan instrumen yang telah diuji validitas dan konsistensinya. 

Sementara itu, survei masyarakat umum dilaksanakan secara nasional pada 2–17 Oktober 2025, melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah—pedesaan, pinggiran, hingga perkotaan.

Pengumpulan data publik dilakukan secara digital melalui iklan terarah di Facebook dan Instagram, menggunakan sistem penyaringan berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin, minat, dan isu ekonomi. 

Untuk menjaga representasi, hasil survei diberi pembobotan statistik yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait distribusi usia, pendidikan, pendapatan, dan wilayah.

Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Masih Stagnan

Berdasarkan hasil survei CELIOS yang melibatkan 1.338 responden, sebanyak 27% masyarakat menyatakan kondisi ekonomi keluarga mereka lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. 

Sebanyak 45% menyebut tidak ada perubahan, sementara hanya 28% yang merasa ekonominya membaik. 

Data ini mencerminkan stagnasi ekonomi di tingkat rumah tangga, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok dan terbatasnya lapangan kerja formal.

Program Pemerintah Dinilai Belum Memberi Dampak Nyata

Penilaian terhadap program ekonomi pemerintah juga tidak jauh berbeda. 

Mayoritas responden, yakni 53%, menilai bantuan atau program pemerintah tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka. 

Sebanyak 4% bahkan menganggap kebijakan tersebut menjadi beban, sedangkan hanya 39% yang merasa terbantu terdiri atas 25% yang menyebut program pemerintah cukup membantu dan 14% yang menilai sangat membantu.

Kebijakan Ketenagakerjaan Masih Dikeluhkan Publik

Dalam hal ketenagakerjaan, survei CELIOS menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap upaya pemerintah mengatasi pengangguran. 

Sebanyak 33% responden menilai kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan buruk, 17% menilai sangat buruk, sementara hanya 26% menilai cukup baik. 

Sebagian kecil lainnya memberikan penilaian baik (13%) dan sangat baik (11%). 

Kondisi ini berbanding lurus dengan realitas di lapangan, di mana pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di berbagai sektor, terutama industri manufaktur yang mengalami perlambatan.

Pajak dan Pungutan Dikeluhkan Masyarakat

Kritik tajam juga muncul terhadap kebijakan perpajakan. 

Sebanyak 84% responden merasa pajak dan pungutan pemerintah saat ini terlalu berat, hanya 12% yang menilai tidak memberatkan, dan 4% menyatakan tidak tahu. 

Temuan ini menggambarkan keresahan publik terhadap meningkatnya tekanan fiskal di tengah belum membaiknya daya beli masyarakat.

Kinerja Menteri Bidang Ekonomi Masih Rendah

Di sisi lain, survei expert judgment CELIOS yang melibatkan 30 responden dari kalangan ahli menilai kinerja beberapa menteri dan kepala badan di sektor ekonomi masih jauh dari harapan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tercatat sebagai pejabat dengan kinerja terburuk, memperoleh skor -67. 

Program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai bermasalah dalam aspek tata kelola, transparansi vendor, serta efektivitas anggaran. Kasus keracunan massal pada penerima manfaat juga memperburuk citra lembaga yang ia pimpin.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menempati posisi kedua terburuk dengan skor -22. 

Ia dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap isu strategis dan lamban dalam mengembangkan destinasi prioritas nasional. 

Citra kemewahan kementeriannya dianggap tidak sejalan dengan kinerja lapangan. 

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menempati posisi ketiga dengan skor -17 karena dinilai minim inovasi dan belum memiliki peta jalan jelas dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, laporan CELIOS menegaskan bahwa dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, sektor ekonomi belum menunjukkan perbaikan berarti. 

Publik masih menunggu kebijakan yang lebih terarah, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (daf)