MEGAPOLITIK.COM - Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhir-akhir ini menjadi sorotan nasional setelah pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Sudewo mengumumkan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB–P2) hingga 250 %, kebijakan yang sudah lama tak direvisi selama 14 tahun terakhir. 

Kenaikan pajak PBB  ini dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2025, yang mengubah ketentuan sebelumnya dalam Perbup Nomor 12 Tahun 2024 terkait besaran persentase dan dasar pengenaan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).  

Contohnya, jika sebelumnya jumlah PBB yang harus dibayar warga adalah Rp 118.125, kenaikan ini berarti ia harus membayar sekitar Rp 413.437 per tahun.

Reaksi publik pun cepat dan keras. 

Ribuan warga Pati berunjuk rasa di alun-alun dan kantor Kabupaten Pati pada 10–13 Agustus 2025, menuntut pembatalan kebijakan dan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. 

Demonstran juga menolak kebijakan lain seperti sekolah lima hari, pemecatan honorer, hingga proyek pembangunan yang dianggap boros.

Puncaknya, beberapa hari kemudian, Sudewo mengumumkan pembatalan kenaikan Pajak PBB-P2 dan meminta maaf kepada masyarakat Pati.

Namun, warga Pati tetap melanjutkan aksi, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati membentuk pansus hak angket yang berpotensi menuju pemakzulan.

Bukan Hanya Pati, Daerah Lain yang Mengalami Kenaikan Pajak PBB–P2

Ternyata, Pati bukan satu-satunya wilayah yang melakukan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara drastis. 

Setidaknya, 4 daerah ini pajak PBB naik dengan lonjakan signifikan, yang bahkan memicu protes keras dari warganya:

1. Kota Cirebon, Jawa Barat

Salah satu daerah yang mengalami kenaikan (PBB-P2) adalah kota Cirebon.