Sebagai wilayah penghasil energi yang juga memiliki fasilitas kilang minyak, Kalimantan dinilai seharusnya dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat dengan lebih baik.
Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan warga masih harus menghabiskan waktu untuk mengantre, berbeda dengan kondisi yang ia bandingkan di Pulau Jawa.
"Kenapa di Jawa bisa tidak antre padahal penduduk dan kendaraannya jauh lebih banyak? Sementara kita di luar Jawa yang punya kilang malah antre. Pasti ada sesuatu yang salah," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Iswandi meminta Pemerintah Kota Samarinda, kepolisian, dan Pertamina memperkuat pengawasan langsung di SPBU maupun jalur distribusi.
Penindakan terhadap praktik pengetap serta pemeriksaan dugaan penyalahgunaan sistem pembelian juga dinilai penting agar BBM bersubsidi tidak beralih kepada pihak yang tidak berhak.
"Pengawasan harus diperketat di lapangan agar BBM subsidi ini benar-benar sampai kepada yang berhak," jelas Iswandi.
Iswandi menegaskan pentingnya memperketat pengawasan di lapangan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak. (adv)





