MEGAPOLITIK.COM - Indikasi penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda.
Praktik yang diduga melibatkan permainan distribusi hingga pengetap dinilai menjadi salah satu penyebab antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengapresiasi upaya Pertamina Patra Niaga bersama Hiswana Migas yang menerapkan layanan operasional SPBU selama 24 jam di beberapa lokasi.
Meski dapat membantu mengurai antrean, kebijakan tersebut dianggap belum menyentuh persoalan mendasar jika penyimpangan penyaluran BBM masih berlangsung.
"Masalah utamanya ada di pengawasan lapangan dan kebocoran distribusi," kata Iswandi.
Menurut Iswandi, keterbatasan pasokan bukan satu-satunya hal yang perlu diperiksa.
Ia menilai kuota BBM bersubsidi dari pemerintah pusat semestinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat apabila penyalurannya berjalan sesuai ketentuan.
Dugaan penyelewengan oleh pengetap justru perlu mendapat perhatian karena BBM yang seharusnya digunakan masyarakat diduga dijual kembali kepada sektor industri dengan harga lebih mahal.
Persoalan lain ditemukan pada penggunaan sistem digital untuk pembelian BBM bersubsidi.
Iswandi mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan Fuel Card atau barcode yang menyebabkan jatah pembelian harian seseorang tercatat telah digunakan, meskipun pemiliknya belum melakukan transaksi.
"Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai Fuel Card tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya," ungkapnya.
Temuan tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri agar mekanisme pembelian berbasis digital tidak justru membuka celah penyalahgunaan.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan pihak yang menggunakan kuota harian merupakan pemilik hak pembelian, bukan orang lain yang memanfaatkan data atau sistem tersebut.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Samarinda meminta pemerintah mengevaluasi dasar perhitungan kuota BBM bersubsidi untuk daerah.
Data alokasi yang masih menggunakan angka dari beberapa tahun sebelumnya dikhawatirkan tidak lagi menggambarkan kebutuhan terkini, terutama setelah jumlah kendaraan di Samarinda terus bertambah.
Iswandi turut mempertanyakan kondisi antrean BBM di Kalimantan.
Sebagai wilayah penghasil energi yang juga memiliki fasilitas kilang minyak, Kalimantan dinilai seharusnya dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat dengan lebih baik.
Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan warga masih harus menghabiskan waktu untuk mengantre, berbeda dengan kondisi yang ia bandingkan di Pulau Jawa.
"Kenapa di Jawa bisa tidak antre padahal penduduk dan kendaraannya jauh lebih banyak? Sementara kita di luar Jawa yang punya kilang malah antre. Pasti ada sesuatu yang salah," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Iswandi meminta Pemerintah Kota Samarinda, kepolisian, dan Pertamina memperkuat pengawasan langsung di SPBU maupun jalur distribusi.
Penindakan terhadap praktik pengetap serta pemeriksaan dugaan penyalahgunaan sistem pembelian juga dinilai penting agar BBM bersubsidi tidak beralih kepada pihak yang tidak berhak.
"Pengawasan harus diperketat di lapangan agar BBM subsidi ini benar-benar sampai kepada yang berhak," jelas Iswandi.
Iswandi menegaskan pentingnya memperketat pengawasan di lapangan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak. (adv)





